Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Riau dalam Perspektif Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kinerja keuangan daerah sebagai indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausalitas. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau selama periode 2020–2024. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan program EViews 13. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh dan signifikan dengan arah negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Riau dengan nilai t-statistik sebesar -2,671696 dan nilai signifikansi sebesar 0,0105. Dana Perimbangan juga berpengaruh dan signifikan dengan arah negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Riau dengan nilai t-statistik sebesar -3,353686 dan nilai signifikansi sebesar 0,0016. Sementara itu, Belanja Daerah berpengaruh dan signifikan dengan arah positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Riau dengan nilai t-statistik sebesar 10,39970 dan nilai signifikansi sebesar 0,0000. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Riau dengan nilai F-statistik sebesar 14,72343 dan nilai probabilitas sebesar 0,000000. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,820809 menunjukkan bahwa 82,08% variasi Kinerja Keuangan Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah, sedangkan sisanya sebesar 17,92% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Dalam perspektif syariah, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah secara efektif agar dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syariah.