Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan sumpah jabatan bagi kepala desadalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU PPBNKKN) perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta untuk mengetahui ketentuan sumpah jabatan kepala desa tersebut dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual-filosofis.Data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan publikasi resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumpah jabatan kepala desa dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 memiliki landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, sumpah jabatan adalah kontrak sosial berbasis nilai Pancasila yang menjadikan integritas fondasi kekuasaan publik. Secara yuridis, ketentuan sumpah telah diaturdalam UU PPBNKKN dan UU Desa, namun masih ada kekosongan norma dan inkonsistensi regulasi yang melemahkan daya ikatnya. Secara sosiologis, data ICW
2021–2024 menunjukkan desa sebagai sektor paling rawan korupsi dengan kepala desa sebagai tersangka terbanyak, menandakan sumpah jabatan belum efektif mencegah penyimpangan karena lemahnya internalisasi nilai dan pengawasan. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, sumpah jabatan kepala desa dalam UU PPBNKKN selaras dengan konsep amanah, keadilan ('adl), dan integritas (adalah) menurut AlMawardi dan Abdul Wahhab Khallaf. Frasa "sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadiladilnya" merefleksikan tanggung jawab berlapis kepada Allah, rakyat, dan diri sendiri. Namun, internalisasi nilai spiritual-moral belum optimal, sehingga sumpah cenderung menjadi formalitas tanpa efektivitas mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.