Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis periode 2020–2024 ditinjau dari perspektif syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2020–2024. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikansi sebesar 0,448 > 0,05 dan Retribusi Daerah juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikansi sebesar 0,617 > 0,05. Secara simultan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Temuan ini menunjukkan bahwa alokasi Belanja Modal di Kabupaten Bengkalis tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tetapi juga oleh sumber pendapatan daerah lainnya serta kebijakan penganggaran pemerintah daerah. Ditinjau dari perspektif syariah, pengelolaan penerimaan daerah harus berlandaskan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan sebagaimana dikemukakan oleh Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj, sehingga penerimaan yang diperoleh dari masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat