Wali merupakan salah satu rukun nikah yang memiliki kedudukan penting
dalam hukum Islam. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pernikahan janda
yang dilaksanakan tanpa kehadiran wali nasab secara langsung karena berbagai
alasan, seperti sakit, usia lanjut, jarak tempat tinggal yang jauh, serta pekerjaan wali
di luar daerah atau luar negeri. Dalam kondisi tersebut digunakan mekanisme taukil
wali sebagai pelimpahan hak perwalian kepada pihak lain untuk mewakili wali dalam
akad nikah. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena penghulu memiliki peran
penting dalam menentukan diterima atau tidaknya taukil wali sesuai dengan
ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pelaksanaan pernikahan janda tanpa kehadiran wali nasab di KUA
Kecamatan Bantan, menganalisis nalar hukum penghulu dalam menerima taukil wali,
serta meninjau pertimbangan tersebut berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini
merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data
primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA dan pegawai KUA
Kecamatan Bantan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, Kompilasi
Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa taukil wali digunakan ketika wali tidak dapat hadir karena
alasan yang dibenarkan, seperti sakit, usia lanjut, jarak yang jauh, atau bekerja di luar
negeri. Dalam menerima taukil wali, penghulu mempertimbangkan alasan
ketidakhadiran wali, keabsahan dokumen, prosedur administrasi, serta kesesuaiannya
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan tinjauan hukum Islam,
pertimbangan tersebut sejalan dengan konsep wakalah, prinsip maslahah hajiyah, dan
tujuan syariat (maqashid syariah), khususnya hifz al-nasl. Oleh karena itu,
penggunaan taukil wali yang dilakukan sesuai prosedur dapat dinilai sah menurut
hukum Islam dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.