Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan aspek penting dalam struktur penerimaan daerah yang berperan dalam mendukung pembangunan serta mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan tersebut mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah dan efektivitas kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis serta meninjaunya dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran dan data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis periode 2020–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan pendekatan data time series yang diolah menggunakan software EViews13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan tingkat kemampuan model yang kuat dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi daerah. Ditinjau dari perspektif syariah, pengelolaan keuangan daerah berlandaskan prinsip keadilan (al-‘adl), amanah, dan kemaslahatan, sehingga kebijakan fiskal daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.