Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau yang sering disebut dengan penelitian normatif, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya uji materil terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur terntang persyaratan minimal usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian mahkamah konstitusi memutuskan bahwa pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika tidak dimaknai dengan tambahan adanya pengalaman sebagai Kepala Daerah. Putusan mahkamah konstitusi ini masih menuai pro dan kontra dikarenakan bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dimana data dan informasi yang dikumpulkan bersumber dari Undang-Undang, buku, jurnal dan lainnya. Anallisis data dan informasi dilakukan dengan teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas data dalam penelitian kualitatif.

Fokus penelitian yang di teliti dari skripsi ini adalah 1) Bagaimana tinjauan Yuridis dalam penerapan putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia Presiden dan Wakil Presiden? 2) Sejauh mana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan prinsip siyasah syar'iyyah di dalam fiqh siyasah?

Hasil pembahasan pada penelitian ini adalah 1). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai menimbulkan kontroversi karena Mahkamah Konstitusi dianggap melampaui kewenangannya dengan berperan sebagai positive legislator (membentuk norma baru), bukan sekadar negative legislator (membatalkan norma). Putusan tersebut juga dipandang tidak sejalan dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta telah menggeser batas open legal policy, khususnya terkait pengaturan syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. 2). Berdasarkan pembahasan Sejauh mana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan prinsip siyasah syar'iyyah di dalam fiqh siyasah tentang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, dapat disimpulkan bahwa jika dari tinjauan fiqh siyasah yakni prinsip Al-'Adl, Al-Musawah dan Maslahah Ammah maka putusan ini tidak sejalan dan bertentangan dengan prinsip yang terkandung di dalam fiqh siyasah. Sedangkan menurut Al-Mawardi di dalam bukunya yang berjudul Al-Ahkam Al-Sulthoniyyah, yang menyatakan bahwa seorang ayah dilarang menujuk anaknya sebagai pemimpin, hal ini berarti putusan ini juga tidak sejalan dengan pemikiran Al-Mawardi