Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perlindungan hak perempuan dalam perkawinan adat Suku Akit, menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam, serta meninjau kedudukan dan hak perempuan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan tokoh adat, tokoh agama, perempuan Suku Akit yang telah menikah, serta tokoh masyarakat di Desa Bantan Timur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perlindungan hak perempuan dalam perkawinan adat Suku Akit di Desa Bantan Timur telah terlaksana dengan baik dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan tersebut terlihat dari adanya pengakuan terhadap hak perempuan untuk memilih dan menolak pasangan, menentukan tempat tinggal setelah menikah, serta memperoleh penghormatan dan perlakuan yang baik dalam rumah tangga. Dalam penyelesaian konflik keluarga, masyarakat adat mengedepankan mediasi melalui tokoh adat dan perangkat desa guna melindungi perempuan dari kerugian sosial maupun ekonomi. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik adat tersebut sejalan dengan prinsip mu’asyarah bil ma’ruf dan maqashid al-syari’ah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl), sehingga dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sementara itu, dalam perspektif hukum positif, masyarakat Suku Akit menunjukkan kesadaran hukum melalui pelaporan perkawinan kepada pemerintah desa sebagai bentuk perlindungan hukum preventif yang memberikan kepastian terhadap hak perempuan dan anak. Selain itu, upaya tokoh masyarakat dalam menekan perjudian dan mabuk-mabukan menjadi bentuk perlindungan sosial untuk mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan demikian, perlindungan hak perempuan dalam perkawinan adat Suku Akit mencerminkan adanya sinergi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif dalam menciptakan keadilan dan perlindungan bagi perempuan.
Kata Kunci: Perlindungan Hak Perempuan, Perkawinan Suku Akit, Hukum Islam, Hukum Positif.