Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk jaminan perlindungan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui obserpasi , sedangkan analisis data menggunakan metode analisis hukum kualitatif dengan pendekatan deskriptif, interpretatif, dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah memberikan jaminan perlindungan yang komprehensif bagi penyandang disabilitas melalui pengakuan hak kerja tanpa diskriminasi, kebijakan kuota kerja, penyediaan akomodasi yang layak, pembentukan Unit Layanan Disabilitas, pemberian insentif, perlindungan keberlanjutan kerja, serta dukungan terhadap kewirausahaan. Dari perspektif Maqashid Syariah, ketentuan tersebut pada dasarnya telah selaras dengan tujuan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan harta (hifz al-mal), karena memberikan kesempatan yang adil bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh penghidupan yang layak, menjaga martabat kemanusiaan, serta mewujudkan kemaslahatan. Namun demikian, masih diperlukan penguatan implementasi dan pengawasan agar tujuan perlindungan hukum dan kemaslahatan yang menjadi orientasi syariat dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan