Maraknya pencatutan (NIK) kabupaten bengkalis, banyak sekali warga sipil yang menjadi korban pencatutan oleh partai politik bagi memenuhi syarat menjadi calon partai politik, Penelitian ini bertujuan bagi menganalisis fenomena pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh calon partai politik pada proses pendaftaran partai baru melalui kacamata Maqashid Syariah. Praktik pencatutan identitas tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak privasi dan integritas data pribadi warga negara. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif ialah pendekatan kualitatif(Field research), di mana data primer diperoleh dari regulasi komisi pemilihan umum dan data sekunder dari literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencatutan NIK bertentangan ialah prinsip Hifdzun Nafs (perlindungan jiwa/kehormatan) dan Hifdzun Mal (perlindungan hak milik non-materiil). Pada perspektif Maqashid Syariah, negara dan penyelenggara pemilu wajib memberikan perlindungan hukum (hifdz) bagi mencegah kemudaratan bagi warga negara yang dirugikan identitasnya demi kepentingan politik sepihak. Kesimpulan dari penelitian menekankan bahwa perlunya penguatan sistem verifikasi faktual dan sanksi yang tegas bagi partai politik bagi menjamin kemaslahatan publik dan keadilan pada proses demokrasi.
Kata kunci : Maqashid Syariah,pencatutan,NIK, Partai Politik,