Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima ilegal dari perspektif Fiqh Siyasah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, baik dari segi kepatuhan terhadap regulasi, mutu layanan publik, responsivitas, tanggung jawab, maupun akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan metode analisis kualitatif dan teknik content analysis untuk mengkaji bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta referensi Fiqh Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP belum sepenuhnya efektif karena adanya keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya pendekatan yang berkeadilan. Dari perspektif Fiqh Siyasah, penertiban harus dilakukan secara adil, manusiawi, dan tetap menjaga kemaslahatan umum sesuai prinsip la darar wa la dirar . Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP harus mampu bekerja sesuai peraturan perundang-undangan, meningkatkan mutu layanan publik, memiliki responsivitas tinggi, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 59 (taatiullah wa taatir rasul wa ulil amri minkum ), QS. An-Nisa: 128 (was aslahallahu wal ashlahu khairun ), Al-Baqarah ayat 177 (amru al-ma’ruf wa nahi munkar ), dan QS. Al-An’am: 164 (kullu nafsun bi ma kasabat raheenah ).