Amnesti merupakan instrumen hukum konstitusional yang diberikan oleh Presiden berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Namun dalam praktiknya, pemberian amnesti di Indonesia kerap menimbulkan perdebatan hukum dan politik yang berkaitan dengan prinsip keadilan, kesetaraan hukum, dan potensi penyalahgunaan kewenangan eksekutif. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pemberian amnesti dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Tiga kasus historis dikaji, yaitu Keppres No. 180 Tahun 1959, Keppres No. 105 Tahun 1998, dan Keppres No. 22 Tahun 2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemberian amnesti merupakan legal policy konstitusional yang sah dan berfungsi sebagai mekanisme checks and balances dengan pertimbangan DPR. Dari perspektif maqashid syariah, kebijakan amnesti sejalan dengan konsep hirasat ad-din karena mencerminkan nilai pengampunan dan kasih sayang dalam Islam, serta siyasat ad-dunya karena berorientasi pada kemaslahatan umum melalui rekonsiliasi nasional dan penyelesaian konflik secara damai. Dengan demikian, pemberian amnesti yang tepat sasaran, transparan, dan berlandaskan pertimbangan yang matang merupakan wujud kebijaksanaan pemimpin dalam menyeimbangkan kepentingan negara dan perlindungan hak asasi manusia.