Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional dan daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat pedesaan. Namun, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB di Desa Kelebuk masih tergolong rendah, sebagaimana terlihat dari data wajib pajak tahun 2020–2024 yang menunjukkan persentase pembayaran belum optimal. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah Desa Kelebuk dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta bagaimana perspektif siyasah maliyah menilai peran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kelebuk telah menjalankan perannya secara cukup optimal sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator melalui berbagai strategi seperti pendistribusian SPPT, layanan jemput bola, sosialisasi, pendekatan persuasif, serta kebijakan administratif. Dalam perspektif siyasah maliyah, peran tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan transparansi, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan desa.