Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tanggung jawab konstitusional negara dalam mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN melalui pengelolaan Dana Abadi Pendidikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Permasalahan yang muncul adalah adanya fenomena pelanggaran kontrak oleh
sebagian alumni yang tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan kewajiban pengabdian alumni LPDP dalam hukum positif Indonesia dan meninjau dari perspektif siyasah syar'iyyah, menggunakan metode penelitian hukum normatif (library research)
dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki hierarki hukum yang kokoh mulai dari UUD 1945 hingga Peraturan Menteri Keuangan, mengikat secara perdata berdasarkan asas pacta sunt servanda, dan pelanggaran terhadapnya sah dikenai
sanksi finansial maupun pemblokiran rekrutmen negara. Ditinjau dari perspektif siyasah syar'iyyah, kebijakan ini dinilai sah karena merefleksikan prinsip amanah dalam menjaga harta publik (hifz al-mal) dan pemeliharaan akal (hifz al-'aql), serta
pemerintah selaku ulil amri memiliki otoritas penuh (tasharruf al-imam) untuk memformulasikannya demi mencegah brain drain dan mewujudkan kemaslahatan umat (maslahah 'ammah).