Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap praktik rangkap jabatan pejabat negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya kekosongan norma hukum dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, yang hanya mengatur larangan rangkap jabatan bagi Menteri tanpa secara eksplisit mencangkup Wakil Menteri. Kekosongan norma tersebut menimbulkan penyimpangan dalam praktik ketatanegaraan, di mana sejumlah Wakil Menteri diketahui merangkap jabatan sebagai Komisaris pada perusahaan negara. Melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 berlaku pula bagi Wakil Menteri, sehingga menutup celah hukum yang selama ini menjadi sumber penyimpangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif. Sumber data meliputi bahan hukum primer yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dan Undang-Undang No 39 Tahun 2008, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan skripsi yang relevan. Hasil pembahasaan pada penelitian ini yakni, pertama secara hukum nasional, larangan rangkap jabatan bagi pejabat negara telah memiliki landasan Konstitusional yang kuat, dan Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 memperkuat kepastian hukum tersebut dengan memperluas cakupan larangan hinga ke jabatan Wakil Menteri. Kedua, dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, larangan rangkap jabatan selaras dengan prinsip amanah, keadilan (al-‘adl), pemisahan kekuasaan (al-sulthah), syura, dan maqasid al-syari’ah. Praktik rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip sadd al-dzari’ah, serta bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.