Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024–2029 dan merumuskan perilaku ideal anggota legislatif berdasarkan prinsip Fiqih siyasah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadits, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik, ditunjang oleh bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal akademik, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku sebagian anggota DPR RI periode 2024–2029 belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kepemimpinan dalam Fiqih siyasah, khususnya nilai amanah, shiddiq, fathanah, dan tabligh. Kasus pelanggaran etik yang terjadi, seperti pernyataan kontroversial terhadap kritik publik, konten parodi di media sosial, dan pembelaan fasilitas mewah, mencerminkan lemahnya etika komunikasi, tanggung jawab moral, serta kepekaan sosial terhadap kondisi rakyat. Perilaku ideal anggota legislatif harus berlandaskan prinsip fathanah sebagai kompetensi intelektual dan spiritual yang mampu membaca dinamika kebangsaan, serta tabligh sebagai komunikasi publik yang terbuka, jujur, dan bertanggung jawab demi mewujudkan kemaslahatan umat dan memperkuat legitimasi lembaga perwakilan