Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi hukum jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 serta mengkaji kesesuaiannya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data diperoleh melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur lain yang relevan dengan objek penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif guna memperoleh analisis yang komprehensif terkait permasalahan hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan persoalan legitimasi hukum terhadap masa jabatan anggota DPRD karena berpotensi melampaui batas lima tahun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memengaruhi prinsip demokrasi serta kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, legitimasi jabatan anggota DPRD harus berlandaskan pada prinsip keadilan (al-‘adalah), kemaslahatan (maslahah), kepastian hukum, dan musyawarah (syura) agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara stabil, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi serta prinsip-prinsip syariat Islam.