Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait perlindungan hak pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta menganalisisnya dalam perspektif Siyasah dusturiyah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan yang bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta berbagai literatur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memperkuat perlindungan hak pekerja melalui kepastian kerja, pengaturan pengupahan yang lebih adil, pembatasan fleksibilitas hubungan kerja, dan pencegahan pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang, yang secara tidak langsung memperkuat perlindungan hak pekerja perempuan, termasuk hak maternitas, kesetaraan upah, perlindungan dari diskriminasi, dan jaminan kerja yang layak. Ditinjau dari perspektif Siyasah dusturiyah, putusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adl), persamaan hak (al-musawah), kemaslahatan (al-maslahah), serta maqashid al-syari'ah dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl). Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak pekerja perempuan dan mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil.