Fenomena politik dinasti dalam pemerintahan daerahmenjadi salah satu isu penting dalam pelaksanaandemokrasi dan otonomi daerah di Indonesia. Politikdinasti merupakan praktik kekuasaan yang melibatkanhubungan kekerabatan dalam jabatan politik dan pemerintahan. Dalam praktiknya, fenomena ini seringdikaitkan dengan menurunnya kualitas tata Kelola pemerintahan daerah, terutama terkait profesionalitas, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, politik dinasti perlu dikaji berdasarkanketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ditinjau dariperspektif fiqh siyasah yang menekankan prinsipkeadilan, amanah, dan kemaslahatan dalamkepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis pengaruh politik dinasti terhadap kinerjapemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 serta meninjau relevansinya dalamperspektif fiqh siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif denganpendekatan yuridis normatif, konseptual, dan normatif-teologis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik dinastimemiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintahdaerah, terutama melalui kecendrungan melemahnyasistem merit, meningkatnya praktik nepotisme, dan berkurangnya objektivitas dalam pengambilankebijakan. Dalam perspektif fiqh siyasah, politikdinasti tidak dilarang secara mutlak, tetapi harusdidasarkan pada prinsip kedilan (‘adl), amanah, musyawarah (syura), dan kemaslahatan (maslahah). Apabila praktik politik dinasti mengutamakanhubungan kekerabatan dibandingkan kompetensi, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsipfiqh siyasah dan berpotensi menurunkan legitimasikepemimpinan serta kualitas pemerintahan daerah.