Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2023 serta meninjau kebijakan tersebut dari perspektif maqashid syari'ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kepustakaan (library research). Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan teknik analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 dilatarbelakangi oleh kompleksitas permasalahan yang dihadapi Jakarta sebagai ibu kota negara. Pemindahan ini kemudian diperkuat melalui tujuan pemindahan ibu kota sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut yakni untuk melakukan pemerataan pembangunan nasional, penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan peningkatan efektifitas tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah, kebijakan ini relevan dengan kelima prinsip dasarnya, dengan dua relevansi terkuat yaitu hifz al-nafs (menjaga jiwa) melalui konsep forest city dengan 75 persen kawasan hijau, dan hifz al-mal (menjaga harta) melalui koreksi ketimpangan ekonomi struktural dan strategi ekonomi superhub IKN Nusantara. Prinsip hifz al-din, hifz al-'aql, dan hifz al-nasl hadir secara komplementer memperkuat legitimasi kebijakan ini dari perspektif Islam.