Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya integritas, independensi, dan profesionalitas hakim konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diberlakukan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 memuat prinsip-prinsip etika yang menjadi pedoman bagi hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Adanya pelanggaran kode etik yang masih terjadi menunjukkan perlunya pengkajian terhadap deklarasi tersebut dari perspektif Fiqih Siyasah dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 serta tinjauan yuridis terhadap Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (library research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan dianalisis menggunakan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 telah sejalan dengan prinsip-prinsip Siyasah Qadhaiyyah dalam Islam. Nilai-nilai Sapta Karsa Hutama mencerminkan prinsip Al-'Adalah (keadilan), Amanah (tanggung jawab), Fathanah (kompetensi), dan Hikmah (kebijaksanaan). Dari tinjauan yuridis, Deklarasi tersebut memiliki dasar hukum yang sah serta sesuai dengan prinsip negara hukum dan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Deklarasi ini berfungsi sebagai pedoman etika untuk menjaga kehormatan, integritas, profesionalitas, dan independensi hakim konstitusi guna mewujudkan peradilan yang adil dan berwibawa.