Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional
IndonesiaPenempatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif dalam
jabatan sipil kembali menjadi isu penting dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025
tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai perubahan atas Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004. Perubahan tersebut memperluas ruang bagi prajurit
TNI aktif untuk menduduki jabatan pada kementerian dan lembaga tertentu,
sehingga memunculkan perdebatan mengenai supremasi sipil,
profesionslisme TNI dan semangat reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dasar pertimbangan pemerintah dalam memperluas penempatan
prajurit TNI aktif pada jabatan sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2025 serta menganalisis kebijakan tersebut dalam perspektif siyasah
dusturiyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif
dengan metode library research. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan normatif-
teologis. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang
diperoleh melalui studi dokumen, literatur ilmiah, jurnal, buku, serta
peraturan perundang-undangan terkait. Teknik analisis data menggunakan
analisis isi dan analisis normatif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dasar pertimbangan pemerintah dalam memperluas kedudukan
prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil didasarkan pada kebutuhan penguatan
sistem pertahanan dan keamanan nasional, peningkatan efektivitas
koordinasi antar lembaga strategis, serta optimalisasi sumber daya manusia
TNI dalam menghadapi ancaman nonmiliter seperti siber, terorisme, dan
konflik geopolitik. Sementara itu, dalam perspektif siyasah dusturiyah,
kebijakan tersebut pada prinsipnya dapat dibenarkan sepanjang bertujuan
untuk kemaslahatan umum, dilaksanakan secara terbatas, proporsional, dan
tetap berada dalam koridor hukum. Namun, apabila dilakukan tanpa batasan
yang jelas, kebijakan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan,
2
musyawarah, pembatasan kekuasaan, amanah, dan supremasi hukum.
Dengan demikian, penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil harus
dilakukan secara selektif, terukur, dan diawasi secara ketat agar tidak
menimbulkan dominasi militer dalam ranah sipil serta tetap menjaga
keseimbangan hubungan sipil-militer dalam negara demokrasi.