Kebijakan Dana Program Pengembangan Daerah Pemilihan DPR-RI atau Dana Aspirasi merupakan kebijakan publik yang bertujuan mengakomodasi kebutuhan pembangunan masyarakat melalui fungsi representasi anggota DPR RI, namun keberadaannya menimbulkan polemik yuridis dan politik terkait batas kewenangan legislatif dalam fungsi anggaran, potensi tumpang tindih kewenangan dengan eksekutif, serta risiko penyalahgunaan anggaran negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait Dana Program Pengembangan Daerah Pemilihan DPR-RI serta menilai pandangan fiqih siyasah terhadap kebijakan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat kepustakaan menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait dana program pengembangan daerah pemilihan DPR-RI (dana aspirasi) memiliki dasar normatif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, namun implementasinya menimbulkan persoalan konstitusional terkait batas fungsi anggaran DPR dan berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Dalam perspektif fiqih siyasah, kebijakan dana program pengembangan daerah pemilihan DPR-RI (dana aspirasi) ini dapat dibenarkan sebagai bentuk representasi politik untuk mewujudkan kemaslahatan sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip maslahah, keadilan, dan amanah, serta tidak bertentangan dengan prinsip siyasah maliyah dalam pengelolaan harta publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, transparansi, dan mekanisme pengawasan agar pelaksanaan Dana Aspirasi selaras dengan prinsip negara hukum, keadilan distributif, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.