Penelitian
ini bertujuan
untuk
mengevaluasi
efektivitas dan kesesuaian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk
bersubsidi melalui perspektif Siyasah Syar'iyyah.
Latar belakang penelitian ini berakar pada tingginya
kompleksitas birokrasi dan inefisiensi distribusi pupuk yang selama ini menghambat produktivitas petani
kecil. Metode yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang mengandalkan studi dokumen peraturan serta literatur
hukum Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa
meskipun
kebijakan baru ini telah
transformasi signifikan berupa digitalisasi sistem e-
RDKK
dan
pemangkasan
distribusi,
penerapannya masih menyisakan
tantangan. Dari
sudut pandang Siyasah Syar'iyyah, regulasi ini secara prinsip selaras dengan nilai maslahah mursalah dalam mewujudkan ketahanan pangan serta berupaya
menegakkan al-'adl (keadilan distributif). Namun, fragmentasi otoritas antar-kementerian dan
kesenjangan infrastruktur digital di daerah terpencil
berpotensi
mencederai prinsip amanah
mas'uliyyah (akuntabilitas). Kesimpulannya, kebijakan ini merupakan langkah progresif yang sah secara yuridis dan syariat, namun sangat menuntut integrasi koordinasi kelembagaan terpusat serta pelibatan musyawarah (syura) komunitas petani guna
memastikan penyaluran yang benar-benar berkeadilan.