Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dalam implementasi Peraturan Desa Teluk Pambang Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Fokus kajian mencakup empat pelaksanaan utama yang diamanatkan perdes, yaitu perencanaan, perlindungan, pemanfaatan, dan mandat pelaksanaan, yang kemudian ditinjau melalui perspektif Siyasah Dusturiyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive dan Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPHD Desa Teluk Pambang telah menjalankan keempat mandat Perdes Nomor 07 Tahun 2023. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh penebangan liar berulang dan konflik kepentingan ekonomi masyarakat. Ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan LPHD telah mencerminkan prinsipya. Akan tetapi kedua prinsip tersebut belum sepenuhnya tercapai secara substantif, karena distribusi manfaat ekonomi belum merata bagi masyarakat yang terdampak pembatasan penebangan dan konsistensi penegakan sanksi masih lemah, sehingga keseimbangan antara konservasi ekosistem dan kebutuhan ekonomi masyarakat masih perlu terus diperkuat.