Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tentang penghitungan syarat usia calon kepala daerah menimbulkan perdebatan hukum dan politik karena dinilai berimplikasi terhadap kepastian hukum, keadilan, serta prinsip demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim pada mahkamah agung yang memeriksa dan memutus putusan mahkamah agung nomor 23 P/HUM/2024 tentang pengaturan syarat usia calon kepala daerah dan tinjauan fiqih siyasah terhadap putusan mahkamah agung nomor 23 P/HUM/2024 tentang pengaturan syarat usia calon kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan hukum normatif. Pendekatan penelitian yang diterapkan meliputi pendekatan perbandingan dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tentang penghitungan syarat usia calon kepala daerah menimbulkan persoalan serius dalam aspek kepastian hukum, keadilan, dan kewenangan konstitusional. Penetapan penghitungan usia sejak pelantikan telah mengubah substansi norma Undang-Undang Pilkada, sehingga dinilai melampaui kewenangan Mahkamah Agung dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi ketidakadilan dalam distribusi hak politik bagi calon kepala daerah. Selain itu, ditinjau dari perspektif fiqih siyasah, putusan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip amanah, keadilan (al-‘adl), dan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). Pengaturan penghitungan usia sejak pelantikan berpotensi menimbulkan ketimpangan perlakuan antar calon, membuka ruang kepentingan politik dan nepotisme, serta belum mencerminkan orientasi kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan umat.