Perkembangan media sosial, khususnya TikTok, telah menciptakan ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk mengenai isu-isu keagamaan. Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD RI 1945, namun dalam praktiknya sering menimbulkan permasalahan ketika bertentangan dengan nilai agama, etika sosial, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menyeimbangkan antara hak kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial melalui perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kebebasan berpendapat dalam konteks isu keagamaan di TikTok berdasarkan UUD RI 1945 serta menganalisis tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, dan perundang-undangan. Data diperoleh dari UUD RI 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Al-Qur’an, Hadis, serta berbagai buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di TikTok merupakan hak yang dijamin oleh UUD RI 1945, khususnya Pasal 28E dan Pasal 28F, namun pelaksanaannya dibatasi oleh Pasal 28J untuk menjaga nilai agama, moral, keamanan, dan ketertiban umum. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kebebasan berpendapat diperbolehkan selama mengandung kemaslahatan, dilakukan secara santun, dan tidak menimbulkan fitnah, ujaran kebencian, maupun perpecahan. Dengan demikian, kebebasan berpendapat di media sosial harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai prinsip konstitusi dan nilai-nilai Islam guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis.