Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemberian perlindungan sementara terhadap pengungsi etnis Rohingya di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri serta meninjau kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dalam Maqashid Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach ) untuk menganalisis regulasi terkait penanganan pengungsi dan pendekatan konseptual untuk mengkaji teori Maqashid Syariah serta prinsip hifz al-nafs. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait Maqashid Syariah dan perlindungan pengungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan dan pemberian perlindungan sementara terhadap pengungsi etnis Rohingya di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sejalan dengan teori hak asasi manusia karena merupakan kewajiban negara untuk melindungi hak hidup dan martabat manusia, namun tidak merupakan kewajiban mutlak menurut teori kedaulatan negara dan teori kepentingan nasional karena negara memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kebijakan sesuai kepentingan nasional. Dari perspektif Maqashid Syariah, khususnya prinsip hifz al-nafs, perlindungan sementara tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam karena bertujuan menjaga keselamatan jiwa, kehidupan, dan martabat manusia dari ancaman kekerasan dan pengusiran yang dialami pengungsi Rohingya, sebagaimana diperkuat oleh nilai-nilai dalam Q.S. Al-Mā'idah ayat 15-16 dan ayat 32 yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan manusia.