Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan majelis ulama Indonesia (MUI) 2014 tentang jaminan produk halal serta meninjauny prespektif fiqih siyasah.jenis penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal,dan pendapatan para ahli ,serta bahan hukum tersier yang mendukung penelitian.pendektan yg di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundungan-undangan dan pendekatan konseptual ,dengan analisis berdasarkan prinsip prinsip fiqih siyasah.hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan MUI dalam penerbitan sertifikat halal memiliki legitimasi hukum yang kuat berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 serta sejalan dengan prinsip negara hukum dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.dalam prespektif fiqih siyasah kedudukan MUI sesuai dengan konsep wilayah hisbah ,ahl al-hallil wa al-aqdi,dan maslahah mursalah yang berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan,serta kepastian hukum bagi masyarakat muslim