Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pemerintah daerah dalam penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana serta prasarana olahraga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Meskipun demikian, kondisi fasilitas olahraga di Kabupaten Bengkalis masih menunjukkan adanya perbedaan kualitas serta belum seluruhnya dikelola dan dipelihara secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dalam penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, serta meninjaunya berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah. Kajian penelitian menggunakan teori Welfare State sebagai landasan dalam melihat tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan publik, serta teori Fiqih Siyasah dengan prinsip amanah, kemaslahatan, dan keadilan sebagai dasar analisis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak Disparbudpora Kabupaten Bengkalis, Kepala UPT Sarana dan Prasarana Olahraga, atlet, serta masyarakat, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan Content Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disparbudpora Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan kewenangannya melalui penyediaan fasilitas olahraga, pengelolaan operasional, serta program pemeliharaan yang terencana. Namun, pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan anggaran dan masih adanya fasilitas yang memerlukan perbaikan. Berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah, pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah, kemaslahatan, dan keadilan karena manfaat fasilitas olahraga belum dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat dan atlet.