Penelitian ini mengkaji kebijakan penghapusan tenaga honorer berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan meninjau kebijakan tersebut dari perspektif siyasah Dusturiyah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kepustakaan dan teknik analisis reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini menghadapi empat hambatan struktural, yaitu batas usia pendaftaran, ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dengan formasi yang tersedia, ketentuan masa
kerja minimum dalam jalur afirmasi, serta ketiadaan formasi yang sesuai bidang di daerah tertentu. Ditinjau dari siyasah Dusturiyah, kebijakan ini belum memenuhi prinsip keadilan ('adl) karena proses pembentukannya minim musyawarah. Dari sisi maslahah mursalah, untuk jangka panjangnya disepakati, namun belum menyeluruh karena
dampaknya menyentuh level maslahah dharuriyyah bagi honorer yang kehilangan mata pencaharian. Dari sisi amanah, pemerintah belum sepenuhnya menunaikan tanggung jawabnya terhadap tenaga honorer yang telah lama mengabdi, khususnya dalam hal transparansi
dan penyediaan mekanisme perlindungan yang memadai.