Penelitian ini berangkat dari fenomena sosial berupa tradisi adat yang membolehkan pihak laki-laki menarik kembali harta seserahan baik secara keseluruhan maupun sebagian setelah hubungan perkawinan berakhir. Tradisi tersebut telah mengakar dan mendapat pengakuan luas dalam tata kehidupan masyarakat adat secara turun-temurun, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan serius tentang kepastian hukum dan keselarasannya dengan ajaran hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep harta seserahan dalam perkawinan dalam perspektif hukum Islam, menganalisis penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian menurut hukum adat dan menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum adat terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian.. Secara metodologis, penelitian ini dirancang dengan pendekatan normatif-komparatif. Telaah normatif dilaksanakan melalui pengkajian teks-teks Al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta sejumlah karya fikih klasik dan kontemporer berikut kepustakaan hukum adat yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Data dihimpun lewat riset pustaka yang mencakup sumber-sumber hukum tingkat pertama, kedua, dan ketiga, kemudian diurai secara kualitatif untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis dan menyeluruh atas persoalan yang menjadi fokus kajian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum Islam, harta seserahan dapat dikategorikan sebagai mahar, hibah, atau hadiah bergantung pada niat dan tujuan pemberi. Sebagai prinsip umum, harta yang telah diserahkan dan diterima secara sah tidak boleh ditarik kembali, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang diizinkan oleh syariat. Sebaliknya, dalam perspektif hukum adat, mekanisme pengembalian seserahan sangat bergantung pada corak kebiasaan lokal, pola kekerabatan, serta nilai-nilai budaya yang hidup di masing-masing komunitas. Penarikan kembali lazimnya dianggap dapat dibenarkan apabila perceraian terjadi pada usia perkawinan yang masih singkat, pasangan belum dikaruniai keturunan, atau perceraian dipicu oleh kesalahan salah satu pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kedua sistem hukum ini memiliki orientasi yang konvergen dalam hal penegakan keadilan dan pemeliharaan harmoni sosial, keduanya berbeda dalam landasan normatif dan mekanisme pengembalian harta seserahan. Hukum Islam mengutamakan kepastian dan perlindungan hak kepemilikan, sementara hukum adat lebih berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial melalui jalan musyawarah dalam keluarga.