Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan pengaturan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat selama perkawinan berlangsung. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan harta bersama, sinkronisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Kompilasi Hukum Islam, serta implikasinya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum harta bersama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, mengetahui bentuk sinkronisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Kompilasi Hukum Islam, serta mengkaji konsep pemisahan harta bersama dalam perspektif hukum keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Sumber data primer diperoleh dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif normatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan perubahan paradigma terhadap konsep harta bersama dalam hukum perkawinan di Indonesia. Harta bersama tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang bersifat mutlak, melainkan dapat diatur kembali melalui perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung. Namun demikian, ketentuan tersebut belum sepenuhnya sinkron dengan Kompilasi Hukum Islam sehingga menimbulkan disharmoni norma dan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan agama. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, konsep pemisahan harta bersama pasca perkawinan dapat dibenarkan sepanjang dilakukan atas dasar kesepakatan, keadilan, dan kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.