Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pencatatan serta sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset wakaf, khususnya di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa kendala administrasi serta potensi terjadinya sengketa tanah wakaf, sehingga diperlukan adanya kerja sama antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam proses pencatatan tanah wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kolaborasi antara KUA Kecamatan Sabak Auh dan BPN Kabupaten Siak dalam pencatatan tanah wakaf, menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaannya, serta meninjau pencatatan tanah wakaf dari perspektif hukum keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari KUA Kecamatan Sabak Auh, BPN Kabupaten Siak, serta nadzhir tanah wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara KUA dan BPN dilaksanakan melalui pembagian tugas, di mana KUA berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sekaligus pendamping administrasi, sedangkan BPN berperan dalam melakukan pengukuran, verifikasi, serta penerbitan sertifikat tanah wakaf. Dari sisi efektivitas, pelaksanaan program ini dapat dikatakan cukup efektif, meskipun masih terdapat hambatan pada aspek ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf merupakan bentuk penerapan maqashid syariah, khususnya hifz al-mal, yaitu upaya menjaga dan melindungi harta wakaf agar tetap terpelihara serta memberikan manfaat bagi masyarakat.