Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah. Penelitian ini didasarkan pada adanya ketidaksesuaian antara prinsip keadilan fiskal dengan realitas sosial masyarakat, khususnya dalam kepemilikan kendaraan bermotor roda dua yang tidak selalu mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan maqashid syari’ah, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pajak progresif terhadap kendaraan bermotor roda dua belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan fiskal, khususnya dalam asas kemampuan membayar (ability to pay principle). Kepemilikan lebih dari satu kendaraan roda dua dalam masyarakat seringkali didasarkan pada kebutuhan mobilitas, bukan sebagai indikator kemewahan, sehingga berpotensi menimbulkan beban pajak yang tidak proporsional. Dalam perspektif Maqashid Syari’ah, kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (hifz al-maal) dan keadilan (al-‘adl), karena dapat menimbulkan tekanan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah. Dengan demikian, diperlukan evaluasi terhadap penerapan pajak progresif kendaraan bermotor roda dua agar lebih selaras dengan prinsip keadilan fiskal dan nilai-nilai kemaslahatan dalam Maqashid Syari’ah, sehingga kebijakan perpajakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.