Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif syarat-syarat
pencalonan Gubernur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Nomor 8 Tahun 2024 serta meninjau relevansi pemikiran politik Al-Mawardi dalam
kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah terhadap regulasi tersebut. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi
komparatif untuk membedah kualifikasi pemimpin dalam paradigma hukum positif
dan fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPU Nomor 8 Tahun 2024
menetapkan persyaratan yang bersifat administratif-formalistik, mencakup aspek
kewarganegaraan, usia minimal 30 tahun, pendidikan minimal SLTA, serta
integritas hukum dan finansial. Sementara itu, Al-Mawardi menekankan tujuh
syarat esensial yang bersifat teosentris-substansial, termasuk kemampuan ijtihad,
keadilan sempurna (al-’adalah), dan garis keturunan. Terdapat titik temu pada
penekanan integritas moral dan kesehatan fisik sebagai prasyarat kepemimpinan.
Namun, terdapat perbedaan paradigmatik pada syarat gender, nasab, dan standar
intelektual. Pemikiran Al-Mawardi tetap relevan sebagai filter moral untuk
melengkapi filter administratif PKPU guna menghasilkan kepala daerah yang tidak
hanya memiliki legitimasi elektoral, tetapi juga kapasitas intelektual dan integritas
moral yang luhur demi kemaslahatan publik.