Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk aset digital, salah satunya cryptocurrency. Selain digunakan sebagai instrumen investasi, cryptocurrency mulai digunakan dalam berbagai transaksi, termasuk sebagai mahar dalam perkawinan. Fenomena ini menimbulkan perdebatan hukum karena karakteristik cryptocurrency berbeda dengan bentuk mahar yang lazim digunakan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan serta dasar hukum MUI Kabupaten Bengkalis dan PCNU Kabupaten Bengkalis terhadap penggunaan mata uang digital (cryptocurrency) sebagai mahar pernikahan, serta menganalisisnya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian terdiri dari Ketua Umum MUI Kabupaten Bengkalis, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Kabupaten Bengkalis, Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah, Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kabupaten Bengkalis, serta Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Bengkalis. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI Kabupaten Bengkalis cenderung berhati-hati terhadap penggunaan cryptocurrency sebagai mahar karena dinilai berpotensi mengandung unsur gharar, dharar, dan ketidakjelasan nilai. Sementara itu, PCNU Kabupaten Bengkalis berpandangan bahwa cryptocurrency dapat dipertimbangkan sebagai mahar apabila memenuhi syarat-syarat mahar dalam Islam, seperti memiliki nilai, dapat dimiliki, dapat diserahterimakan, serta diketahui secara jelas. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, cryptocurrency pada dasarnya dapat dijadikan mahar secara bersyarat, yaitu apabila memenuhi ketentuan mahar dalam fikih munakahat serta tidak menimbulkan kemudaratan bagi para pihak.