Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi gagasan pendirian Perguruan Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) menurut pandangan tokoh hukum tata negara dalam perspektif Maqashid Syariah. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan komperatif. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta pendapat para ahli hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan pendirian Perguruan Tinggi HAM memiliki dasar hukum yang kuat sebagai upaya meningkatkan pendidikan dan kesadaran HAM. Namun, urgensinya masih menjadi perdebatan karena pendidikan HAM telah terintegrasi dalam perguruan tinggi yang ada. Berdasarkan perspektif Maqashid Syariah, kebijakan tersebut harus mengutamakan kemaslahatan, efektivitas, efisiensi, serta pemanfaatan anggaran negara demi kepentingan masyarakat.