Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap praktik perkawinan siri yang dilakukan oleh janda yang suaminya Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan serta mengkaji implikasinya terhadap hak Taspen. Rumusan masalah penelitian meliputi bagaimana kedudukan hukum perkawinan siri janda PNS ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta bagaimana implikasi hukumnya terhadap pemenuhan hak Taspen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri yang dilakukan oleh janda PNS sah menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun belum mempunyai kekuatan hukum yang sempurna menurut hukum positif Indonesia karena tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang. Selain itu, perkawinan siri menimbulkan hambatan administratif dan yuridis dalam pemenuhan hak Taspen karena tidak adanya bukti autentik berupa akta atau buku nikah, sehingga proses pengajuan hak pensiun dan hak keperdataan lainnya menjadi terhambat. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan atau pengesahan melalui isbat nikah menjadi solusi untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan hak Taspen bagi janda PNS.