Indonesia sebagai negara megabiodiversitas menghadapi ancaman serius terhadap kelestarian satwa dilindungi akibat perburuan, perdagangan ilegal, dan eksploitasi yang semakin sofistikatif, didorong oleh faktor ekonomi, sosial-budaya, serta lemahnya penegakan hukum yang tercermin dalam statistik perkara konservasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis yuridis pelanggaran hukum terhadap satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dan meninjau pandangan Fiqih Siyasah terhadap regulasi serta penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis yuridis normatif, konseptual, dan komparatif terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, serta data sekunder dari laporan institusi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 32 Tahun 2024 telah menghadirkan pembaruan signifikan meliputi perluasan ruang lingkup tindak pidana, penguatan sanksi pidana dan administratif, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, serta pengaturan pembuktian berbasis teknologi dan transaksi digital. Dari perspektif Fiqih Siyasah, perlindungan satwa dilindungi merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara dalam menjaga maqashid asy-syari'ah, khususnya hifz al-nafs dan hifz al-mal, yang diwujudkan melalui konsep amanah, ulil amri, dan prinsip la dharar wa la dhirar. Namun demikian, kesenjangan antara norma ideal dan implementasi praktis tercermin dalam lemahnya penegakan hukum, rendahnya efek jera, dan belum optimalnya mekanisme restorative menunjukkan perlunya transformasi kelembagaan yang konkret guna mewujudkan kemaslahatan publik dan keadilan lintas generasi.