Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan syarat calon kepala daerah mantan terpidana korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 serta menganalisisnya berdasarkan perspektif pemikiran Al-Mawardi tsssentang kepemimpinan dalam Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang syarat calon kepala dan daerah sesuai Pasal 4 ayat (1) tidak sesuai denga teori dentologi, etika politik, integritas politik, dan teroi GONE dalam konsep korupsi. Berdasarkan perspektif Al-Mawardi, seorang pemimpin harus memiliki sifat adil (al-'adalah), amanah, berintegritas, dan berakhlak baik ketentuan tersebut juga tidak sesuai.