Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 dibentuk untuk mendukung efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan melalui keberadaan penasihat khusus, utusan
khusus, serta staf khusus Presiden dan Wakil Presiden. Keberadaan jabatan non
struktural tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan kewenangan,
potensi tumpang tindih fungsi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan fungsi jabatan tersebut serta
meninjaunya dalam perspektif Fiqh Siyasah. Metode yang digunakan adalah
penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan.
Data dianalisis menggunakan content analysis terhadap Peraturan Presiden Nomor
137 Tahun 2024, UUD 1945, serta berbagai literatur pendukung. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa jabatan khusus Presiden merupakan jabatan non-struktural
yang berfungsi memberikan pertimbangan strategis dan mendukung pelaksanaan
tugas Presiden. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, keberadaannya sesuai dengan
konsep wazir sebagai pembantu pemimpin, selama berlandaskan prinsip amanah,
keadilan, dan kemaslahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jabatan tersebut
memiliki legitimasi hukum, namun masih memerlukan penguatan pengaturan
mengenai batas kewenangan, pengawasan, dan akuntabilitas agar selaras dengan
prinsip good governance dan Fiqh Siyasah.