Tarif merupakan biaya yang harus dibayar masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi penyeberangan dan ditetapkan pemerintah sesuai Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Air Putih–Sungai Selari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam pengawasan tarif angkutan penyeberangan ditinjau dari perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini dilatar belakangi masih adanya perbedaan antara tarif resmi dengan tarif di lapangan serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tarif resmi penyeberangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, empiris, dan Siyasah Syar’iyyah. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan pengawasan melalui monitoring lapangan, pemeriksaan tiket, koordinasi dengan operator penyeberangan, dan sosialisasi tarif resmi kepada masyarakat. Namun, pengawasan belum berjalan optimal karena masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui tarif resmi serta ditemukan ketidaksesuaian tarif di lapangan. Ditinjau dari perspektif Siyasah Syar’iyyah, pengawasan tarif telah mencerminkan prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan tanggung jawab pemerintah (amanah) dalam melindungi kepentingan masyarakat.dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.