Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, dan analisis dokumen resmi terkait. Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan infrastruktur vital yang menunjang keselamatan, keamanan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun telah didukung landasan hukum melalui Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 yang mengatur tugas pokok Dinas Perhubungan, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk akumulasi tunggakan listrik dan keterlambatan perbaikan kerusakan di daerah terpencil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PJU merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pelayan publik yang harus dilaksanakan secara adil dan merata. Dalam perspektif fiqih siyasah, tanggung jawab ini merupakan amanah bagi pemimpin untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Penyelenggaraan PJU yang optimal selaras dengan maqashid syariah, khususnya aspek perlindungan jiwa melalui pengurangan kecelakaan dan kriminalitas, serta perlindungan harta melalui terciptanya lingkungan yang aman. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran, tunggakan tagihan listrik, dan lambatnya penanganan kerusakan di wilayah jauh. Penelitian merekomendasikan penguatan sistem akuntabilitas dan peningkatan profesionalisme layanan teknis sesuai prinsip tata kelola yang baik dan nilai-nilai Islam.