Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2025 ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah dengan teori keadilan sebagai pendekatan analitis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan metode library research menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menolak dalil Pemohon yang tidak didukung alat bukti yang cukup telah sesuai dengan teori keadilan John Rawls, keadilan Pancasila, serta konsep al-‘adālah dan Siyasah Qaḍhā’iyyah karena mengedepankan objektivitas, pembuktian, dan kepastian hukum. Sementara itu, penerimaan sebagian permohonan melalui pembentukan TPS Lokasi Khusus dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk menjamin hak pilih warga negara telah sesuai dengan teori keadilan Aristoteles, khususnya keadilan distributif dan korektif. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, putusan tersebut mencerminkan prinsip al-‘adālah, al-musāwah, amanah, serta ijtihad hukum dalam mewujudkan perlindungan hak politik warga negara dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 telah mencerminkan keadilan prosedural dan substantif yang sejalan dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah