Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 mengenai presidential threshold serta kesesuaiannya dengan prinsip siyasah dusturiyah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perdebatan mengenai keberadaan presidential threshold yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai instrumen penguatan sistem presidensial, namun di sisi lain dipandang membatasi hak politik warga negara dan partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip maslahah, keadilan, dan etika kepemimpinan dalam perspektif siyasah dusturiyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis. Sumber data primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, library research, dan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi menilai permohonan tidak memenuhi syarat legal standing sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Dari perspektif siyasah dusturiyah, pertimbangan hakim dinilai selaras dengan prinsip maslahah, keadilan, dan amanah karena bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, serta kemaslahatan umum dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.