Penelitian ini membahas praktik penahanan ijazah oleh perusahaan dalam hubungan kerja serta kebijakan pemerintah yang melarang praktik tersebut melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.000/V/2025. Dalam praktiknya, penahanan ijazah sering dijadikan sebagai bentuk jaminan oleh pengusaha untuk mengikat pekerja. Namun tindakan tersebut berpotensi merugikan pekerja karena membatasi penguasaan atas dokumen pribadi dan dapat menghambat kebebasan pekerja dalam memperoleh kesempatan kerja. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah menjadi penting sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pelarangan penahanan ijazah oleh perusahaan serta meninjau kebijakan tersebut dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarangan penahanan ijazah merupakan langkah kebijakan yang bertujuan melindungi hak pekerja dan menciptakan hubungan kerja yang lebih adil. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta larangan mengambil hak orang lain secara tidak sah.