Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi terhadap perusahaan yang melakukan keterlambatan pembayaran upah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta mengkaji keterlambatan pembayaran upah tersebut dalam perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan normatif-teologis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 telah mengatur kewajiban pengusaha membayar upah tepat waktu serta memberikan sanksi berupa denda dan sanksi administratif bagi pelanggar. Namun, dalam praktiknya keterlambatan pembayaran upah masih sering terjadi sehingga hak-hak pekerja belum terlindungi secara optimal. Ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, keterlambatan pembayaran upah bertentangan dengan tujuan syariat karena dapat menghambat terwujudnya kemaslahatan dan melanggar prinsip perlindungan terhadap harta (hifz al-mal), jiwa (hifz al-nafs), dan keturunan (hifz al-nasl). Oleh karena itu, penerapan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 perlu dilaksanakan secara konsisten agar mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja sesuai dengan nilai-nilai Maqashid Syariah.