Search for collections on Perpustakaan IAIN Datuk Laksemana

Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Bengkalis dalam penanggulangan abrasi di desa Prapat tunggal

MULYANI, SRI (2026) Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Bengkalis dalam penanggulangan abrasi di desa Prapat tunggal. S1 thesis, IAIN Datuk Laksemana Bengkalis.

[thumbnail of 6139_6_20260707205840-Abstrak.pdf] Text
6139_6_20260707205840-Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only

Download (210kB) | Request a copy
[thumbnail of 6139_6_20260709142723-Bab I.pdf] Text
6139_6_20260709142723-Bab I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (243kB) | Request a copy
[thumbnail of 6139_6_20260709142736-Bab II.pdf] Text
6139_6_20260709142736-Bab II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (274kB) | Request a copy
[thumbnail of 6139_6_20260709142823-Bab III.pdf] Text
6139_6_20260709142823-Bab III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (157kB) | Request a copy
[thumbnail of 6139_6_20260709142936-Bab V.pdf] Text
6139_6_20260709142936-Bab V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (219kB) | Request a copy
[thumbnail of 6139_6_20260709153131-Bab IV.pdf] Text
6139_6_20260709153131-Bab IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (251kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya dampak abrasi di Desa Prapat Tunggal, Kabupaten Bengkalis, yang mengancam permukiman dan kehidupan masyarakat pesisir. Dalam penanggulangan bencana abrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis berperan sebagai koordinator yang mengoordinasikan berbagai instansi terkait, terutama pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran, dan belum optimalnya implementasi program di lapangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran koordinatif BPBD Kabupaten Bengkalis dalam penanggulangan abrasi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisisnya dalam perspektif Fiqh Siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari BPBD, pemerintah desa, serta masyarakat terdampak. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD berperan sebagai koordinator dalam penanggulangan abrasi melalui asesmen dampak, pengusulan program rehabilitasi dan rekonstruksi, serta koordinasi dengan instansi teknis dan pemerintah tingkat atas. Namun, peran tersebut belum berjalan optimal karena masih lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, terbatasnya realisasi program, dan rendahnya keterlibatan masyarakat. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, prosedur administratif yang kompleks, serta koordinasi lintas sektor yang belum efektif. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pelaksanaan peran BPBD telah sejalan secara normatif dengan prinsip maslahah ‘ammah, ‘adl, amanah, syura, sadd al-dzari’ah, dan fiqh al-awlawiyyat, namun belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal dalam praktik, terutama dalam aspek keadilan distribusi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas koordinasi. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara konsep ideal dan implementasi kebijakan penanggulangan abrasi di lapangan.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: NIM: 182222489 | Syariah dan Ekonomi Islam
Uncontrolled Keywords: BPBD, Koordinasi, Abrasi, Rehabilitasi, Rekonstruksi, Fiqh Siyasah.
Subjects: Agama Islam > Al-Quran
Agama Islam > Hadist
Bahasa > Bahasa Indonesia
Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions: SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM > Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)
SWORD Depositor: Admin Repo
Depositing User: Admin Repo
Date Deposited: 22 Jul 2026 03:27
Last Modified: 22 Jul 2026 03:27
URI: https://repo.kampusmelayu.ac.id/id/eprint/350

Actions (login required)

View Item
View Item