Penelitian ini menganalisis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing melalui lensa Fikih Siyasah. Pengawasan fungsional didefinisikan sebagai pemantauan sistematis oleh Polri untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dari potensi ancaman aktivitas warga negara asing (WNA). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Masalah utama yang diangkat adalah maraknya pelanggaran keimigrasian WNA, serta adanya ambiguitas norma dan kekaburan frasa "lokasi tertentu" terkait kewajiban Surat Keterangan Kepolisian (SKK) bagi jurnalis asing yang berpotensi tumpang tindih dengan UU Pers dan memicu ketidakpastian hukum. Penyelesaian masalah dilakukan dengan mengevaluasi regulasi tersebut menggunakan prinsip al-maslahah al-’ammah (kemaslahatan umum) dan al-’adl (keadilan) dalam perspektif siyasah dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara operasional Perpol ini efektif dalam meningkatkan keamanan, namun secara substantif ditemukan konflik norma yang belum sesuai dengan fikih siyasah karena memicu ketidakpastian hukum dan potensi perlakuan diskriminatif. Penelitian ini merekomendasikan revisi definisi "lokasi tertentu" agar selaras dengan prinsip keadilan Islam tanpa menghambat hak jurnalistik yang sah.
Kata Kunci: Perpol Nomor 3 Tahun 2025, Jurnalis Asing, Fikih Siyasah, Kemaslahatan Umum.