Suryah (2026): Penggunaan Kosmetika Ilegal Dalam Persepektif Maqasid Syariah:Kajian Terhadap Peraturan Bpom Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen dari penggunaan kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya. Penggunaan kosmetik ilegal tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan karena banyak produk mengandung zat berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan kosmetik ilegal berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 serta untuk menganalisisnya dalam perspektif Maqasid Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 telah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif melalui pengawasan preventif dan represif terhadap produksi, distribusi, promosi, pengujian laboratorium, hingga penarikan dan pemusnahan kosmetik ilegal. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, maraknya penjualan kosmetik ilegal secara online, serta keterbatasan pengawasan di lapangan. Berdasarkan perspektif Maqasid Syariah, perlindungan hukum terhadap penggunaan kosmetik ilegal di Indonesia bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi masyarakat. Perlindungan tersebut paling relevan dengan tiga unsur Maqasid Syariah, yaitu hifdz al-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-mal (menjaga harta), dan hifdz al-'aql (menjaga akal). Selain itu, pengawasan dan penindakan terhadap kosmetik ilegal merupakan bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi masyarakat. Namun, implementasi perlindungan hukum tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar perlindungan konsumen dapat berjalan secara lebih efektif.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kosmetik Ilegal, BPOM, Maqasid Syariah.